Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

KUPANG – Pulau-pulau Nusa Tenggara Timur berpotensi menjadi sentra penghasil garam. Potensi tersebut tersebar pada 15 dari 23 kabupaten kota yang ada di provinsi yang berbatasan dengan Australia itu.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Timur (NTT) Obaldus Toda seperti dilaporkan Antara, ke-15 kabupaten di NTT yang memiliki potensi garam untuk dikembangkan itu antara lain Sabu Raijua, Kupang, Ende, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Timur, Manggarai, dan Nagekeo. Selain itu,Rote Ndao, Sikka, dan Lembata, Belu dan Malaka.

Dari total kabupaten berpotensi garam ini katanya, hingga saat ini baru dua investor yang mengembangkan potensi garam. Salah satunya adalah PT Garam yang beroperasi di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang dengan nilai investasi awal Rp4,5 miliar dari target Rp10 miliar.

Hingga kini, luas tambak garam yang telah dikembangkan baru mencapai 343,6 hektare tersebar di tujuh kabupaten dengan produksi per tahun mencapai 7,883,52 ton.

Tujuh kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Kupang, Ende, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Timur, Manggarai, dan Nagekeo.

Sebelumnya kepada Validnews, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Kemenko bidang Kemaritiman, Amalyos Chan menyebutkan bahwa ekstensifikasi dan industrialisasi menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi pergaraman tanah air. Kedua hal tersebut dipandang menjadi jalan keluar bagi permasalahan pokok industri garam saat ini, yakni kualitas dan kuantitas yang masih kurang.

Di sisi ekstensifikasi, daerah yang berpotensi untuk pembukaan lahan baru garam menurut Amalyos adalah Bima – Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan. Daerah-daerah tersebut dianggap cocok lantaran memiliki musim kemarau yang cukup panjang jika dibandingkan Jawa dan Madura.

Terkait hal tersebut, kemarin Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan pun mengelar rapat koordinasi pembahasan lanjutan pengembangan lahan garam dan industri pergaraman NTT. Menurut Amalyos dalam rapat tersebut dibicarakan potensi lahan yang bisa segera dibuka untuk lahan garam.

“Kemarin kita membahas rencana ekstensifikasi lahan garam di NTT, mana saja lahan-lahan yang bisa dieksekusi dan mana saja yang belum. Kita juga membicarakan integrasi lahan berdasarkan kajian BPPT, lalu regulagi apa saja yang harus disiapkan dan rencana waktu penyelesaiannya. Minggu depan kita akan rapat lagi untuk membahas secara detailnya,” ujar Amalyos, pagi ini (15/8).

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan potensi lahan pengembangan garam di NTT mencapai 12.835 ha dengan tambahan produksi hingga 1,43 juta ton per tahun. 

Luasan lahan itu meliputi Bipolo, Teluk Kupang, seluas 7.700 ha. Tak hanya Bipolo, daerah lainnya juga digadang-gadang mampu mendongkrak produksi garam nasional. Yakni, Nagekeo dengan potensi luas mencapai 1.050 ha dan produksi yang diharapkan sebesar 140 ribu ton per tahun. Kemudian, di Ende dengan potensi lahan seluas 1.300 ha dan harapan produksi sebesar 150 ribu ton per tahun.
Lokasi lainnya adalah Waingapu dengan lahan potensial 785 ha dan produksi 78.500 ton per tahun. Daerah lainnya adalah Saburaijua yang memiliki potensi lahan 2.000 ha, dan harapan produksi 200 ribu ton per tahun.

Menurut KKP, NTT memiliki musim kering 6-8 bulan, lebih panjang dibandingkan Jawa dan Madura dengan musim kering 4-6 bulan. Dari sisi kepekatan pun, NTT lebih unggul. Salinitas laut NTT mencapai  4-5 derajat Baume. Sedangkan di Jawa dan Madura, salinitasnya berkisar 2-3 derajat Baume.

Obaldus  mengatakan, pemerintah provinsi NTT mengundang pihak swasta untuk untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan potensi garam di daerah ini.
"Kami persilahkan pengusaha dan investor dalam dan luar negeri untuk mengelola dan mengembangkan potensi garam yang ada di NTT yang mencapai ratusan ribu hektare," katanya. (Fin Harini)

KUPANG--Pengamat ekonomi Dr James Adam mengatakan Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur potensial untuk dikembangkan sebagai sumber listrik maupun sumber non listrik sehingga layak menjadi pusat sumber daya energi terbarukan untuk kawasan ini.

"Lihat saja potensi geothermal tersebar di 16 titik yaitu di Waisano, Ulumbu, Wai Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedai, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang," katanya di Kupang, Sabtu.

Menurut dia, seperti dikutip Antara,  hal itu terkait daerah-daerah mana saja yang layak dibangun Energi Baru Terbarukan, berapa besar kapasitasnya dan apakah jenis energi baru terbarukan yang dikembangkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sebanyak 53 Independent power producer (IPP) menyepakati pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Antara lain di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan NTT. Pengembangan EBT ke arah mikrohidro, biomassa, dan surya Karena itu (miliki potensi), maka Flores oleh Menteri ESDM telah ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi karena pulau itu berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber listrik maupun sumber non listrik.
Menurut Jame Adam, dari berbagai laporan diketahui bahwa hingga saat ini, hanya Ulumbu dan Mataloko yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5 MW.

Pulau ini katanya oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana diakui memiliki potensi panas bumi sebesar total 902 MW atau 65 persen dari potensi panas bumi di provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Pulau tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah timur Indonesia dan pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan listrik dasar (baseload) utama di pulau berasal dari energi panas bumi pada tahun 2025," kata Rida.

James Adam sepakat, asalkan pengembangan panas bumi di Flores dapat diintegrasikan dengan sektor hilir seperti industri semen, smelter, perikanan, perkebunan dan pariwisata agar potensi yang besar tersebut dapat dimaksimalkan.
"Ke depan, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan Geothermal Fund untuk mengeksplorasi lebih detil potensi panas bumi di Pulau Flores," katanya.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya telah mengesahkan Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Surat Keputusan ini didukung dengan telah disusunnya peta jalan (road map) Pulau Flores sebagai pulau panas bumi.

Penyusunan road map ini dikerjakan oleh ARUP yang merupakan konsultan internasional dari inggris dan didukung oleh World Wide Fund (WWF).
Penyusunan peta jalan ini merupakan salah satu hasil kerja sama tentang Kerja Sama Kajian Strategis Panas Bumi yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2015 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris.

Cokelat